BLITAR - Bupati Blitar Rini Syarifah membuka acara Musyawarah Rencana Pembangunan Kecamatan (Musrenbangcam) Doko dan Musyawarah Perempuan, Anak dan Penyandang Disabilitas serta Kelompok Rentan (Pena Intan). Di Gedung PGRI Kecamatan Doko, Senin (20/02/2023).
Menurut Bupati Blitar, kegiatan Musrenbang tersebut dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2024.
Katanya, Alhamdulillah atas segala anugerah dan Karunia Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini kita semua masih mendapat berkah kesehatan dan keselamatan, sehingga bisa bersilahturahmi sekaligus menghadiri Forum Musrenbang tingkat Kecamatan dan musyawarah perempuan anak, penyandang Disitabilitas dan kelompok rentan atau musyawarah PENA INTAN.
"Salah satu tahapan dalam penyusunan rencana kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar tahun 2024, semoga kegiatan ini membawa manfaat dan berkah bagi kita semua, " katanya.
Tujuan digelarnya kegiatan ini adalah menyempurnakan Rancangan RKPD menjadi RKPD dengan memasukkan aspirasi berupa usulan dari masyarakat melalui desa dan kelurahan ke dalam dokumen perencanaan tahunan daerah.
"Tentunya dengan memperhatikan arah kebijakan serta prioritas pembangunan tahunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Blitar Tahun 2023-2024, " terangnya.
Perlu dipastikan bahwa semua akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan harus dirasakan oleh seluruh warga termasuk perempuan, anak, penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya.
"Oleh karena itu, proses Musrenbang akan dipadukan dengan Musyawarah Perempuan, Anak, Penyandang Disabilitas dan Kelompok Rentan Lainnya atau Pena Intan, " imbuhnya.
Mak Rini menambahkan, melalui kegiatan Musrenbang Kecamatan dan Musyawarah Pena Intan ini dapat bermanfaat bagi masyarakat luas, bukan hanya untuk kepentingan kelompok ataupun golongan.
Bupati berharap, Kepala OPD diminta agar benar-benar mengawal hasil Musrenbang dan Musyawarah dan mengakomodir usulan sesuai dengan prioritas pembangunan dan ruang lingkup kewenangan Perangkat Daerah masing-masing.
Dalam kegiatan ini diikuti Forkopimcam Doko dan sejumlah Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait bersama tokoh masyarakat dan tamu undangan. (Tn)