Program Penak Mas Edi Dispendukcapil Kota Blitar Bagi Non Muslim Permudah Administrasi Negara

BLITAR - Program Penak Mas Edi merupakan inisiasi dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kota Blitar untuk memudahkan pencatatan perkawinan.

Sepuluh pasangan suami istri non muslim mengikuti program Penak Mas Edi (pencatatan perkawinan massal sehari jadi) di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kota Blitar, (15/11/2023).

Baca juga: Pangdam Brawijaya Sambut Kedatangan Presiden di Trenggalek

Kepala Dispendukcapil Kota Blitar, Wahyudi Eko Surono menjelaskan, hari ini ada 10 orang yang mengikuti program Penak Mas Edi.

Pelayanan ini diperuntukkan bagi pasutri penduduk non muslim yang belum memiliki akta perkawinan namun sudah memiliki Surat Keterangan Perkawinan dari Pemuka Agama atau Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan YME.

Baca juga: Joko Widodo: Membangun IKN Harus Berbasis Green Economy

"Pencatatan perkawinan sehari jadi ini disaksikan Wali Kota Blitar yang melibatkan petugas pencatat perkawinan Kelurahan dan Kecamatan, " jelasnya.

Kadis Wahyudi juga menambahkan, dalam proses tersebut peserta mendapatkan Kutipan Akta Perkawinan, Kartu Keluarga Baru, e-KTP baru dengan status kawin serta pengesahan anak.

Baca juga: Forkopimda Jatim Gelar Rakor Pengendalian Covid-19 dan Penanganan Pekerja Migran Indonesia

Pihaknya menghimbau kepada masyarakat dan pemuka agama agar jemaahnya yang menikah secara agama untul segera mendaftarkan perkawinannya di Dispendukcapil Kota Blitar dan layanan ini gratis

Sementara itu, Wali Kota Blitar Drs. H. Santoso M.Pd kepada peserta Penak Mas Edi mengatakan, layanan pencatatan perkawinan massal sehari jadi ini untuk warga Kota Blitar.

Baca juga: Presiden: Pemerintah Cabut 2078 Izin Perusahaan Tambang Minerba

Kata dia, karena banyak pasangan suami istri belum mencatatkan perkawinannya ke Dispendukcapil dan belum sah di akui negara. Bila sudah mencatatkan perkawinannya tentu akan mempermudah usrusan administrasi kependudukan.

"Bukan hanya disahkan secara agama tetapi harus dicatatkan ke Dispendukcapil biar terdaftar ke negara untuk mempermudah urusan administrasi, " terang Santoso. ***

Baca juga: Jalan Kurun - Palangka Raya Rusak, Masyarakat Gumas Demo Ke DPRD Kalteng