Pemdes Bangsri Alokasikan DD 20 Persen untuk Sektor Ketahanan Pangan

BLITAR - Pemerintah Desa (Pemdes) Bangri, Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar, berkomitmen ikut dalam upaya mengantisipasi krisis pangan dunia, dengan mengalokasikan 20 persen dari anggaran Dana Desa (DD) untuk sektor ketahanan pangan. 20 persen dari pagu anggaran Dana Desa (DD) Tahun 2022 untuk program ketahanan pangan dan hewani. Program itu sebagai langkah pemulihan ekonomi terdampak Pandemi Covid-19. 

Prioritas alokasi DD yang tertera dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 104 tahun 2021, tentang APBN tahun 2022 memiliki tujuan jangka panjang menjaga ketahanan pangan Nasional.

Baca juga: Perdana, Forum Sadulur Cijayanti Gelar Lomba Tabuh Bedug Se Dusun 1 Desa Cijayanti

Menurut penuturan Kepala Desa Bangsri, Sodikin, ancaman ketahanan pangan, merupakan hal yang harus dipersiapkan sedini mungkin. Melalui anggaran 20 persen DD ini, dapat dialokasikan untuk menjaga kebutuhan pangan dan hewani di daerah.

Baca juga: Fadli Zon inginkan SDGs Terwujud Hingga Tingkat Desa

"Tahun ini diperuntukan membuat jalan rabat beton di Dusun Bangsri RT 03 RW 02. Dengan volume 180 MX 2, 9 M dengan biaya Rp. 114.992.00 yang dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Kegiatan Desa Bangsri, " jelasnya, Senin (08/08/2022).

Baca juga: Bupati Raih Penghargaan Komitmen Dukung Desa Wisata

Tujuan pembangunan infrastruktur jalan rabat beton menjadi penunjang aktivitas masyarakat di desa khususnya di bidang pertanian. Masyarakat akan dengan mudah melakukan aktivitas seperti mengirim bibit tanaman ke sawah, membawa hasil panen, menjual hasil panen ke pasar dan lain-lain.

Dijelaskannya, selain untuk rabat beton, 20 persen dana desa akan dibelikan bibit jagung. Nanti akan diberikan kepada kelompak tani yang ada di Desa Bangsri.

Baca juga: Peningkatan Kapasitas Kepala Desa dan BPD Se Kabupaten Bekasi Diapresiasi Pemerintah

"Sebab di Desa Bangsri ini mayoritasnya adalah petani dengan tujuan agar kelompok tani (poktan) menjadi semangat demi mewujudkan swasembada pangan. Semoga bantuan tersebut dapat di manfaatkan dengan baik untuk meningkatkan penghasilan dan pendapatan petani, sehingga sasaran program pemerintah dapat benar-benar meningkatkan kesejahteraan para petani, " urainya.

Baca juga: Karang Taruna Sepatan Keluhkan Anggaran Organisasi Tingkat Kelurahan Tidak Transparan

Sodiki berharap, penggunaan dana desa untuk ketahanan pangan perlu dilakukan melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat agar masyarakat desa memiliki kemampuan yang cukup dalam memenuhi kebutuhan pangan di desa secara mandiri. Pemerintah desa akan terus mendukung kegiatan dari mulai produksi, penyediaan lahan dan infrastruktur penunjang, pengolahan dan pemasaran. (Tn)